Header ADS

Warga Desa Mlaten Demak Berunjuk Rasa, Minta Pilkades Digelar

DEMAK - Pilkades buka !!! Pilkades buka !!! teriakan keras dari warga desa Mlaten, Kecamatan Mijen, Demak, di depan kantor desa setempat pada Senin (14/8/2023) lalu, meminta agar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tetap digelar. Sempat terjadi gejolak lantaran massa aksi belum mendapatkan respon dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal itu dapat diredam setelah perwakilan dari pengunjuk rasa melakukan dialog dengan Ketua BPD Munawar.

Dalam pertemuannya, kedua belah pihak berdialog membahas tentang penyelenggaraan Pilkades. Diketahui pembahasan paling signifikan adalah persoalan anggaran penyelenggaraan Pilkades.

Menurut penuturan Munawar, pemerintah desa setempat mengambil keputusan untuk menunda Pilkades karena anggaran pelaksanaan dari anggaran dana desa (APBDes) tidak cukup. Itupun telah diberitahukan kepada Pemkab Demak dan Dinpermades P2KB. 

"Lha memang anggarannya tidak ada, itu saja diambilkan dari penjualan tanah bondo deso. Dengan nilai jual Rp 150 juta. Namun, yang berhasil dicairkan dan siap digunakan untuk Pilkades jumlahnya baru, Rp 58 juta," kata Munawar saat bermediasi dengan warga.

Anggaran pembentukan panitia Pilkades, kata Munawar, itu ditanggung pemerintah desa. Alhasil, dana yang dipersiapkan untuk pelaksanaan terpakai. Kemudian, pemerintah desa akhirnya mengajukan surat ke Bupati Demak agar Pilkades di Desa Mlaten ditunda. 

"Sudah dirapatkan dengan Dinpermades kalau di Mlaten tidak ada anggaran. Dua kali pembentukan panitia, yang menanggung Desa semua. Bahkan, tahapan untuk pendaftaran panita, juga sempat diundur 30 Juli, jadi 31 Juli. Tapi, tidak ada pendaftar sama sekali," terangnya. 

Hartono perwakilan massa aksi mengatakan, pada pembahasan tadi kendalanya ada di anggaran, menurutnya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan namun tidak di jawab.

"Anggaran hampir sebesar 60 juta rupiah itu siapa yang bertanggungjawab, itupun BPD gak bisa menjawab, sedangkan panitia sudah dilantik semua, seharusnya panitia yang sudah dilantik harus bertanggungjawab karena memakai anggaran rakyat yang bersumber dari APBDes," kata Hartono kepada media.

Dikatakan Hartono,  pihaknya akan melakukan aksi serupa dan mengirimkan surat kepada Bupati secara resmi agar aspirasi masyarakat dapat terpenuhi yaitu Pilkades serentak dapat berjalan sesuai harapan.

"Nanti datangi pendopo kabupaten kita pertanyakan, bila perlu kita surati secara resmi mengenai aspirasi masyarakat, agar diterbitkan surat dari Bupati untuk memenuhi aspirasi masyarakat desa Mlaten ini," pungkasnya.

(Arif/TS)




Lebih baru Lebih lama
Header ADS
Header ADS
GoogleNewsPJN