Aceh - Koordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, menyerukan kepada Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, untuk segera menghapus sistem barcode yang diterapkan di seluruh SPBU di Aceh.
Desakan ini dilontarkan karena sistem tersebut dianggap menyulitkan masyarakat dan diduga gagal dalam menjalankan program distribusi minyak subsidi yang tepat sasaran.Minggu (12/5/2024)
Ronny H menyatakan bahwa sistem barcode telah menimbulkan protes dan kerap kali tidak tepat sasaran. "Bukti adanya bisnis minyak subsidi eceran di luar SPBU menunjukkan kegagalan dalam menjalankan sistem ini," ujarnya.
Meskipun demikian, Ronny menegaskan bahwa tujuannya bukanlah untuk mendiskreditkan pedagang kecil, namun untuk mengungkap adanya kebocoran dalam sistem yang kontroversial ini di Aceh. Menurutnya, sistem barcode ini tidak berkeadilan bagi masyarakat Aceh, yang notabene merupakan daerah penghasil minyak dan gas.
Aktivis HAM ini juga menyoroti kelangkaan jenis minyak bersubsidi di SPBU, yang sering kali mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat. Ronny mendesak pemerintah Aceh dan semua pihak terkait untuk mendengarkan keluhan masyarakat dan mencari solusi terbaik demi kemaslahatan bersama.
Dalam hal ini, Ronny meminta agar pemerintah Aceh dapat memberikan solusi yang lebih baik guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM dengan lebih efektif di masa mendatang. (Hs)
