Aceh Timur - Gebrakan besar terjadi di Aceh Timur saat LSM GMBI, melalui Darwis Investigasi Wilter, mengeluarkan seruan keras kepada pemerintah setempat untuk menghentikan perusahaan leasing yang dianggap nakal. Dalam apa yang disebut sebagai 'tidak bisa ditoleransi lagi', Darwis menyerukan dan meminta DPRK Aceh Timur dan pemerintah daerah untuk menutup dan menghentikan sementara operasi perusahaan leasing yang merugikan masyarakat.
Pertemuan dan Konferensi di DPRK Aceh Timur menjadi panggung ketegangan antara pihak leasing dan nasabah yang merasa tertindas. Darwis, mengangkat bicara bagi korban praktik tidak bermoral perusahaan leasing, menegaskan bahwa tindakan tegas harus diambil untuk melindungi kepentingan rakyat kecil.
Dalam serangkaian kesaksian memilukan, para nasabah mengungkapkan kisah-kisah pahit mereka, dianiaya oleh praktik penagihan yang tidak manusiawi dan kebijakan merugikan dari perusahaan leasing seperti Adira Finance dan lainnya. Mereka meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk mengakhiri siklus penindasan ini.
Para anggota DPRK Aceh Timur, terkejut dengan kesaksian yang mereka dengar, bersikeras untuk mengambil langkah-langkah segera. Ketua DPRK, Fattah Fikri, menegaskan komitmen untuk melindungi warganya dan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan leasing.
Namun, pertemuan itu tidak tanpa tegangan. Perwakilan dari perusahaan leasing berusaha membela tindakan mereka, menyebutnya sebagai tindakan yang sah dalam menagih hutang. Namun, Darwis dan LSM GMBI tidak terpengaruh oleh argumen tersebut, dan menuntut agar tindakan segera diambil.
DPRK Aceh Timur bersama dengan pemerintah setempat dan LSM GMBI memohon ambil tindakan tegas dalam waktu 14 hari atau hadapi tekanan lebih lanjut dari masyarakat yang semakin marah.
LSM GMBI bertekad untuk melawan ketidakadilan finansial dan membela hak-hak rakyat Aceh Timur."ujarnya kemedia ini. (Hs)
