Oleh: Adv. A.R. Enggang Simpaty S.H., CMe
Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, peran perbankan sangat krusial dalam membantu mengungkap kasus kejahatan, khususnya penipuan dan penggelapan. Bank, sebagai lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi nasional, memiliki kewajiban dan hak untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam hal ini.
Dasar Hukum dan Kewajiban:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 69 ayat (1) memang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi nasabah. Namun, terdapat pengecualian penting dalam Pasal 69 ayat (2). Ayat ini menegaskan bahwa kerahasiaan informasi nasabah dapat dibatalkan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian.
Hak dan Kewajiban Bank BCA:
Advokat A.R.Enggang Simpaty S.H., CMe yang juga sebagai Pendiri Kantor Hukum Simpaty Triasnawangsa dan Partner menyampaikan " Dalam kasus penipuan dan penggelapan, Bank BCA, sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, memiliki hak dan kewajiban untuk:
- Memberikan Informasi: Bank BCA dapat memberikan informasi mengenai rekening nasabah yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan kepada kepolisian, atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang. Informasi tersebut dapat berupa data transaksi, identitas nasabah, dan lain sebagainya.
- Memblokir Rekening: Bank BCA dapat memblokir rekening nasabah atas permintaan kepolisian, untuk mencegah penyalahgunaan dana yang diduga terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan.
- Bekerja Sama dengan Kepolisian: Bank BCA wajib bekerja sama dengan kepolisian dalam proses penyidikan kasus penipuan dan penggelapan, dengan memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan.
Prosedur dan Mekanisme:
Proses pengungkapan rekening yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan melalui Bank BCA dilakukan melalui prosedur yang jelas dan terstruktur. Kepolisian harus mengajukan surat permintaan resmi kepada Bank BCA, yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat terkait dugaan keterlibatan rekening tersebut. Bank BCA kemudian akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang diberikan oleh kepolisian, sebelum akhirnya memberikan informasi atau memblokir rekening yang diminta.
Pentingnya Kerjasama:
Kerjasama antara Bank BCA dan kepolisian sangat penting dalam upaya mengungkap kasus penipuan dan penggelapan. Informasi yang diberikan oleh Bank BCA dapat menjadi bukti penting dalam proses penyidikan, sehingga dapat membantu polisi dalam mengungkap pelaku kejahatan dan memulihkan kerugian yang dialami korban.
Kesimpulan:
Bank BCA memiliki kewajiban dan hak untuk membantu kepolisian dalam mengungkap kasus penipuan dan penggelapan. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Bank BCA dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia. Kerjasama yang baik antara pihak perbankan dan kepolisian sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat, Tutup Advokat Kenamaan di Kota Garut tersebut.
Berikut Referensi Peraturan OJK,
OJK Tegas: Bank Wajib Bantu Kepolisian Ungkap Penipuan dan Penggelapan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan bank untuk aktif membantu kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan dan atau penggelapan. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan keuangan, khususnya yang melibatkan sektor perbankan.
Dalam peraturan tersebut, bank diwajibkan untuk:
- Memberikan akses data transaksi kepada kepolisian: Bank harus memberikan akses kepada kepolisian terhadap data transaksi nasabah yang diduga terlibat dalam tindak kejahatan penipuan dan atau penggelapan. Akses data ini meliputi data rekening, riwayat transaksi, dan informasi identitas nasabah.
- Melakukan pelacakan aliran dana: Bank harus membantu kepolisian dalam melacak aliran dana yang diduga terkait dengan tindak kejahatan. Ini termasuk melacak transfer antar rekening, transaksi elektronik, dan aktivitas keuangan lainnya.
- Memberikan informasi dan bukti: Bank wajib memberikan informasi dan bukti yang diperlukan kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ini meliputi dokumen transaksi, rekaman CCTV, dan informasi lainnya yang relevan.
- Melakukan pencegahan: Bank harus meningkatkan upaya pencegahan kejahatan dengan menerapkan sistem keamanan yang lebih ketat, meningkatkan edukasi kepada nasabah, dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya.
"Peraturan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan keamanan dan integritas sektor perbankan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.
"Dengan kerja sama yang erat antara bank dan kepolisian, kita dapat menekan angka kejahatan keuangan dan melindungi nasabah dari kerugian," terangnya.
Peraturan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Asosiasi Perbankan Indonesia (Perbanas) menyatakan dukungan penuh terhadap peraturan ini dan siap bekerja sama dengan OJK dan kepolisian untuk meningkatkan keamanan sektor perbankan.
"Peraturan ini akan memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan keuangan," ujar Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono.
"Kami yakin dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan yang lebih aman dan terpercaya," ujarnya.
Kepolisian juga menyambut baik peraturan ini. "Kerja sama dengan bank sangat penting dalam mengungkap kejahatan penipuan dan penggelapan," ujar Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Dengan akses data dan informasi yang lebih mudah, kita dapat meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penyidikan," tambahnya.
Peraturan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memberantas kejahatan keuangan di Indonesia. Dengan kerja sama yang erat antar lembaga, diharapkan sektor perbankan dapat menjadi lebih aman dan terpercaya bagi nasabah. (*)
Tags:
Opini
