TEGAL || Portaljatengnews.com – Pelaksanaan proyek Revitalisasi Sekolah Dasar di SD Negeri Dawuhan, Kabupaten Tegal, yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp1.149.647.858 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dari APBN Tahun Anggaran 2026, menuai kritik tajam di lapangan.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Sabtu (21/11/2026) siang, proyek yang dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) tersebut ditemukan sejumlah kejanggalan teknis maupun administrasi lapangan.
Poster K3 Hanya Pajangan, Pekerja Tanpa Helm Pengaman
Ironi mencolok terlihat pada area dinding sekolah. Tepat di bawah papan nama proyek Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terpasang spanduk besar bertuliskan “GUNAKAN ALAT PELINDUNG DIRI” lengkap dengan ilustrasi helm pengaman, rompi safety, sarung tangan, masker, hingga sepatu pelindung dengan slogan “SAYA BERKOMITMEN PADA KESELAMATAN KERJA”.

Namun, fakta di lapangan berbanding terbalik. Para pekerja bangunan yang tengah beraktivitas membongkar dan memasang struktur dinding kelas tampak bekerja tanpa menggunakan helm pengaman, rompi safety, maupun alat pelindung diri (APD) standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain itu, sebagian tenaga kerja yang didatangkan diketahui berasal dari luar daerah (termasuk dari wilayah Tonggara dan Adiwerna).
Kepsek Tak Kuasai Item Pekerjaan, Dokumen RAB Tertutup
Saat dikonfirmasi langsung di lokasi proyek, Kepala SDN Dawuhan, Laeli Yuni Liana, S.Pd., tampak tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai item-item pekerjaan fisik yang sedang dan akan dikerjakan dalam proyek bernilai lebih dari Rp1,1 miliar tersebut.
Laeli berdalih bahwa pengelolaan teknis diserahkan kepada panitia dan pelaksana proyek bernama Ari, warga Desa Dawuhan yang berdomisili di Adiwerna, serta pengawas lapangan bernama Amir. Namun saat awak media berada di lokasi, Ari selaku pelaksana tidak berada di tempat dengan alasan sedang berada di Purwokerto selama tiga hari terakhir.
”Kan ini swakelola sih nggih, saya nggak tahu masalah bangunan, saya minta tolong bantuan Mas Ari selaku pelaksana,” ujar Laeli saat diwawancarai.
Terkait abaiknya para pekerja terhadap standar keselamatan kerja (K3), Laeli berdalih bahwa para tukang yang bekerja hari itu merupakan tenaga baru sehingga belum terpantau. “Ini kayaknya tukangnya baru, Pak. Baru bekerja, kebetulan pelaksana kami tiga hari ini lagi di Purwokerto, jadi belum ngabarin adanya pergantian tukang,” kilahnya.
Lebih lanjut, ketika tim media meminta untuk melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai bentuk transparansi publik, pihak sekolah tidak dapat menunjukkannya di lokasi. Laeli beralasan seluruh berkas administrasi, termasuk SPK dan RAB, dibawa oleh bendahara panitia yang merupakan guru olahraga sekolah tersebut dan sedang bertugas menjadi ofisial lomba voli Bupati Cup di SMPN 2 Slawi.
”Yang megang bendahara kami, Pak. Kebetulan bendahara kami hari ini sedang menjadi ofisial di SMP 2 Slawi. Berita acaranya lengkap, tapi ada di bendahara saya,” jelas Laeli.
Keterbukaan Informasi Publik Dipertanyakan
Ketiadaan dokumen RAB di papan informasi maupun di kantor sekolah, absennya pelaksana proyek saat pekerjaan berlangsung, serta lemahnya pengawasan penerapan K3 menjadi catatan serius dalam proyek swakelola APBN 2026 ini. Publik dan pegiat kontrol sosial mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal serta inspektorat terkait untuk turun melakukan pengawasan ketat agar anggaran negara senilai Rp1,14 miliar lebih tersebut tidak dikerjakan asal-asalan dan tetap mematuhi standar keselamatan kerja maupun transparansi anggaran.
Laporan: Bambang Amin






