SEMARANG || Portaljatengnews.com – Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Guna memperkuat kerja sama ini, Inspektorat Kota Semarang bersama PATTIRO Semarang menggelar diskusi publik dalam rangka Open Gov Week 2026, bertema “Demokrasi Digital dan Akuntabilitas Publik: Memperkuat Peran Masyarakat dalam Mengawal Belanja Publik”. Kegiatan berlangsung di Balai Utama Kecamatan Semarang Tengah, Jalan Taman Seteran No. 1 Miroto, pada Kamis (21/5/2026).
Diskusi ini menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai unsur, yakni Dani Retnaningsih Soekardi mewakili Inspektorat Kota Semarang, Muklis Raya dari PATTIRO Semarang, serta Alfiana Qisthi, SH, LLM dari TIFA Foundation. Turut hadir dan berpartisipasi aktif perwakilan organisasi masyarakat sipil, akademisi, pemerhati kebijakan publik, hingga warga masyarakat umum.
Suasana diskusi berjalan hangat dan interaktif. Semua pihak sepakat bahwa kemajuan teknologi membuka peluang luas bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Alfiana Qisthi menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan sarana berbasis data digital yang dapat diakses publik, seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Kedua sistem ini menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Melalui keterbukaan data ini, masyarakat memiliki kesempatan nyata untuk mengawasi proses pengadaan barang dan jasa. Semakin terbuka informasinya, maka transparansi dan akuntabilitas pemerintahan pun akan semakin terjaga,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Muklis Raya dari PATTIRO Semarang menegaskan bahwa mengetahui penggunaan anggaran pembangunan adalah hak seluruh warga negara. Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya dilakukan saat perencanaan dan pelaksanaan saja, tetapi harus berlanjut hingga tahap evaluasi setelah program selesai dijalankan.
“Pemantauan dan evaluasi sangat penting agar kita dapat mengukur seberapa besar manfaat program tersebut bagi masyarakat. Jika ditemukan kekurangan, perbaikan bisa segera dilakukan demi hasil yang lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu, Dani Retnaningsih Soekardi menyambut baik antusiasme masyarakat. Ia menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan merupakan kunci utama untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.
Diharapkan, melalui rangkaian kegiatan Open Gov Week 2026 ini, terbangun sinergi yang semakin kokoh. Bersama-sama, pemerintah dan masyarakat memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Kota Semarang.
(Vio Sari)
Editor : Portaljatengnews.com
