BLORA || Portaljatengnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar dengar pendapat publik atau public hearing terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Pendopo Manggala Praja, Kecamatan Jati, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Jati, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Jati.
Hadir dalam kegiatan itu tiga anggota DPRD Kabupaten Blora dari Daerah Pemilihan Blora Selatan, yakni Yuyus Waluyo, Ratna Pancarini, dan Dian Bagus Setyawan. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora Yayuk Windrati, Danramil Jati Kapten Inf Puryanto, Kapolsek Jati AKP Suyadi, dan Camat Jati Edy Wibowo.
Dalam sambutannya, Camat Jati Edy Wibowo menyampaikan terima kasih atas kehadiran DPRD dan seluruh peserta. Ia berharap public hearing ini menjadi wadah menyampaikan aspirasi agar aturan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi wadah menyampaikan aspirasi, agar aturan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan desa,” ujar Edy.
Tiga Raperda yang dibahas dalam public hearing tersebut, yakni:
1. Raperda tentang Kepala Desa, termasuk tata cara pemberhentian kepala desa;
2. Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Raperda tentang Pertanian Organik.
Anggota DPRD Blora, Ratna Pancarini, menyampaikan bahwa perubahan Raperda tersebut disusun agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya kepala desa, perangkat desa, dan BPD yang telah purna tugas maupun yang akan segera purna tugas.
“Sebagai wakil rakyat Blora Selatan dan Kabupaten Blora, kami akan menjadi jembatan aspirasi yang terbaik, sehingga nantinya Raperda yang disahkan ke depan tidak memberatkan,” ujar Ratna.
Sementara itu, Dian Bagus Setyawan menjelaskan secara umum mengenai perubahan ketiga Raperda tersebut. Hal senada disampaikan Yuyus Waluyo yang turut menjelaskan substansi perubahan Raperda dan pentingnya masukan dari pemerintah desa agar aturan yang dihasilkan aplikatif di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Penyuluh Pertanian Kecamatan Jati menyampaikan bahwa pengembangan pertanian organik di wilayah Kecamatan Jati perlu terus didorong. Ia mengusulkan adanya penghargaan bagi petani dari Kecamatan Jati yang berprestasi di tingkat kabupaten.
Kepala Dinas PMD Blora, Yayuk Windrati, menyampaikan bahwa public hearing dimaksudkan untuk menyerap masukan dan kritik dari desa se-Kabupaten Blora. Masukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Ia juga menyampaikan wacana adanya tunjangan purna tugas kepala desa sebesar satu kali gaji yang biasa diterima kepala desa.
“Pembahasan Raperda Blora sampai bulan Maret 2027, jadi masih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang positif,” ujar Yayuk.
Dalam sesi tanya jawab, Suparlan dari Desa Jati menanyakan kepada Yuyus Waluyo mengenai perubahan nomenklatur dari Perda Pertanian Anorganik menjadi Perda Pertanian Modern dan Organik.
Pertanyaan lain terkait aturan pencalonan kepala desa, yakni mengapa kepala desa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup mengantongi izin, sedangkan perangkat desa harus mengundurkan diri terlebih dahulu.
Menanggapi hal tersebut, Yayuk Windrati menjelaskan, perangkat desa harus mundur karena perangkat desa merupakan satu kesatuan yang utuh selama 8 tahun dalam pemerintahan desa. Jika tidak terpilih dan tetap menjabat, dikhawatirkan dapat menimbulkan hal yang tidak diharapkan dalam pemerintahan desa itu sendiri.
Terkait masa jabatan kepala desa, dalam pembahasan juga disinggung Pasal 118 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur kepala desa dapat menjabat 2 periode dan mencalonkan diri lagi, dengan masa jabatan 8 tahun per periode.

Melalui public hearing ini, DPRD Blora berharap seluruh masukan dari kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat dapat menjadi bahan penyempurnaan Raperda sebelum disahkan.
Laporan: Wawan






