SEMARANG || Portaljatengnews.com – Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Perhutanan Sosial dengan menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Jawa Tengah.
Acara penting tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kalpataru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, (15/12/2025) lalu.
Inisiatif DLHK Provinsi Jawa Tengah itu mengumpulkan 36 instansi terkait untuk mencari solusi atas berbagai tantangan dan merumuskan strategi pengembangan Perhutanan Sosial yang lebih efektif di Jawa Tengah. FGD dibagi menjadi dua sesi utama.
Sesi pertama membahas isu krusial seperti dukungan anggaran, penguatan kelembagaan, serta peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, termasuk pemanfaatan pupuk bersubsidi untuk pengembangan agroforestri bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) Perhutanan Sosial di Jawa Tengah. Sesi kedua fokus pada diskusi mendalam mengenai tinjauan teknis kebijakan nasional dan tantangan terkait Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Perhutanan Sosial.
Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan peduli lingkungan.
“Dengan dukungan dari semua pihak, Perhutanan Sosial bukan hanya sekadar program, tetapi sebuah gerakan kolektif untuk membangun masyarakat berbasis hutan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Administratur KPH Semarang menegaskan dukungan penuh terhadap program Perhutanan Sosial. Namun, ia juga menekankan perlunya pengukuran dan penataan batas yang jelas di lokasi KHDPK yang berbatasan dengan wilayah kelola Perhutani.
Menurutnya, langkah ini dianggap penting untuk mencegah potensi konflik dengan masyarakat yang memegang Surat Keputusan Perhutanan Sosial di lapangan.
Hasil dari koordinasi itu diharapkan dapat menghasilkan kebijakan Perhutanan Sosial yang lebih terarah, partisipatif, dan terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah. Selain itu, program Perhutanan Sosial diharapkan menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di masyarakat desa hutan.
Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh berbagai pihak, termasuk instansi vertikal, pelaku usaha, BUMN dan BUMD, serta mitra pembangunan, untuk mempercepat implementasi Perhutanan Sosial di seluruh Jawa Tengah.
Laporan: Wahyu
Editor : Heri
