GROBOGAN || Portaljatengnews.com – Beredar surat undangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Grobogan, berisi kegiatan Press Tour Peningkatan Kompetensi Kehumasan Pemerintah Kabupaten bersama Forum Wartawan Grobogan.
Surat dengan nomor: B/400.14.5.6/45/Diskominfo/2025, diterbitkan pada Selasa, 25 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Kepala Diskominfo Grobogan Mudzkir Walad, disebutkan Goes To Jakarta ke Musem Nasional Indonesia itu dimulai tanggal 26 hingga 28 Februari 2025.
Hal tersebut menjadi perhatian publik, lantaran kegiatan dilakukan saat pemerintah pusat sedang berbenah menata keuangan negara baik APBN maupun APBD Tahun Angaran 2025 dengan cara melakukan efisiensi anggaran untuk program pro-rakyat.
Program tersebut diperkuat munculnya Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Mendagri ) tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025
SE yang diterbitkan Mendagri Tito Karnavian pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025.
Selain mengatur pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen untuk seluruh perangkat daerah, efisiensi anggaran dilakukan dengan membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. Pemda juga diminta untuk melakukan penyesuaian belanja APBD TA 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).
Didalam SE Mendagri juga disebutkan peran dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diinstruksikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyesuaian anggaran berpedoman Inpres nomor 1 tahun 2025.
Menanggapi rencana kegiatan press tour Diskominfo ke Museum Nasional Indonesia di Jakarta Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan baru akan mengkroscek kebenaran informasi tersebut.
“Coba saya cek dulu, terimakasih,” kata Inspektur Moch.Susilo saat dikonfirmasi kabarterdepan.com melalui pesan singkat Whatshapp, Selasa, (25/2/2025) malam.
Sementara, ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Lusia Indah Artani menyatakan jika hingga saat ini pihaknya belum membahas tentang efisiensi anggaran dengan eksekutif sesuai denga SE Mendagri
“Sampai sekarang kami belum membahas itu dengan eksekutif,” ujarnya.
“Kalau eksekutif dalam hal ini Kominfo berani mengadakan, berarti kegiatan tersebut tentunya tidak masuk didalam anggaran yang harus di efisiensi,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Diskominfo Grobogan tengah menjadi perhatian publik, dengan memperoleh poin merah dalam capaian hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal pertengahan Januari lalu.
Pada tahun 2023, perolehan SPI Diskominfo Grobogan sebesar 75,98 poin, kemudian menurun menjadi 69,04 poin. Dari hasil capaian SPI 2024 itu, Diskominfo Grobogan masuk zona merah atau rentan korupsi.
Hal itu sesuai dengan indeks klasifikasi SPI yang terbagi tiga klasifikasi yakni zona warna hijau menunjukan tingkat korupsi terjaga dengan nilai 78-100 poin. Dan zona kuning kategori waspada korupsi dengan nilai 73-77,9 poin. Sementara nilai 0-72,9 poin menunjukan warna merah atau rentan korupsi.
Diketahui dari laman Jaga.id KPK RI, survei SPI Kabupaten Grobogan melibatkan responden internal 76,07 persen, responden eksternal 89,12 persen, dan reponden Ekspert (narasumber ahli) 79,63 persen, survei penilaian integritas bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi di instansi tingkat daerah.
Editor : Tatang S
