Hak Jawab dan Tanggapan Kepala DPUPR Tegal: Klaim Tanggung Jawab Kontraktor, Teknis Diserahkan ke Kabid

- Redaksi

Senin, 21 September 2026 - 12:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


KABUPATEN TEGAL || Portaljatengnews.com – Menyusul sorotan tajam publik terkait kerusakan proyek pelebaran jalan senilai miliaran rupiah dan sikap kontroversial pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal, Kepala DPUPR akhirnya memberikan tanggapan resmi melalui pesan singkat WhatsApp. Senin (21/9/2026).

Dalam konfirmasi yang dibagikan kepada jurnalis, Kepala DPUPR menegaskan bahwa proyek tersebut saat ini masih berada dalam masa pelaksanaan. Oleh karena itu, perbaikan atas berbagai kekurangan atau kerusakan yang terjadi sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab pihak rekanan (kontraktor pelaksana) sebelum proses serah terima pekerjaan (PHO).

​”Siap. Rekanan sedang masa pelaksanaan. Jadi masih kewajiban rekanan untuk memperbaiki sebelum serah terima,” tulis Kepala DPUPR dalam pesan WhatsApp-nya.

Ia juga mengeklaim bahwa sejak awal informasi mengenai ketidaksempurnaan proyek tersebut mencuat, pihaknya telah menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) terkait untuk segera melakukan penanganan serta meminta konsultan pengawas agar bekerja lebih optimal dalam mengawal jalannya pekerjaan di lapangan.

Baca Juga :  Topeng Pengawasan DPUPR Tegal Terbuka: Proyek Jalan Senilai Rp4,4 Miliar Rusak Parah, Kabid Akui Blokir Wartawan

“Saya dari awal informasi ada kekurangsempurnaan paket ini sudah sampaikan ke Kabid untuk perbaiki. Dan mengingatkan konsultan pengawas untuk lebih optimal mengawasi agar tidak terjadi kekurang sempurnaan pekerjaan,” imbuhnya.

Lempar Kewenangan Terkait Kepastian Teknis Pembongkaran

Meski menyatakan komitmen perbaikan, ketika disinggung mengenai kejelasan rencana pembongkaran serta tenggat waktu pelaksanaan teknis di lapangan, Kepala DPUPR memilih melimpahkan kewenangan tersebut secara penuh kepada jajaran di bawahnya.

​”Hal tersebut saya serahkan Pak Kabid dan konsultan pengawas, yang utama perlu perhatikan karena agar mengurangi dampak bagi masyarakat pengguna jalan,” jawabnya singkat saat ditanya mengenai jadwal pasti pelaksanaan pembongkaran.

Menakar Respons Birokrasi di Tengah Desakan Publik

Baca Juga :  Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tegal Turun ke Pasar Margasari, Tampung Keluhan Pedagang

Tanggapan dari pimpinan tertinggi DPUPR ini memberikan warna baru dalam dinamika pengawasan proyek infrastruktur di Kabupaten Tegal. Di satu sisi, pihak dinas mengakui adanya kekurangan dalam hasil pekerjaan fisik dan menyatakan bahwa perbaikan adalah kewajiban mutlak kontraktor. Namun di sisi lain, sikap pimpinan yang menyerahkan detail teknis dan kepastian waktu sepenuhnya kepada Kabid yang sebelumnya menuai kritik keras akibat pemblokiran akses komunikasi wartawan dinilai masih menyisakan pertanyaan besar terkait transparansi jadwal dan ketegasan sanksi.

Masyarakat dan pegiat antikorupsi di Tegal tentu masih menanti realisasi nyata di lapangan: apakah perbaikan atau pembongkaran beton yang retak tersebut benar-benar akan dieksekusi secara transparan dan tepat waktu, ataukah sekadar menjadi janji administratif di atas kertas demi meredam gejolak publik.

Laporan: Bambang Amin

Berita Terkait

Dilepas Usai “Damai” di Polsek Lebaksiu, Penanganan Kasus Mobil Diduga Pengangsu BBM Subsidi Tuai Tanda Tanya
Perkuat Konsolidasi dan Aksi Sosial, Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal Gelar Rakorcab 2026
Proyek Beton Rp 7,67 Miliar Ruas Margasari–Jedug Retak Dini dan Ditambal Sulam, Kadis PUPR Ancam Tak Nilai Pekerjaan
Aroma Penyimpangan Proyek Revitalisasi SDN Cikura 1 Rp 919 Juta: Juknis Swakelola, Pelaksanaan Malah Diborongkan ke Rekanan Atas Rekomendasi Dinas
Proyek Irigasi ‘Siluman’ di Balapulang Disoal: Tanpa Papan Informasi, Dinding Saluran Diduga Dipasang Tanpa Pondasi
Runtuhnya Dalih “Sesuai RAB”: Kadisporapar Tegal Akui Kesalahan Teknis Proyek Kolam Renang GOR Trisanja
Proyek Jalan Rp 920 juta Retak, DPUPR Tegal Pilih Jalan Kompromi, Beton Retak Struktur Tidak Dibongkar, Hanya Dipotong Anggarannya
Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal Dilaporkan ke Kejaksaan: Dugaan Monopoli Buku, Tur Wisata Berbau Nepotisme, hingga Proyek Revitalisasi

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:45 WIB

Dilepas Usai “Damai” di Polsek Lebaksiu, Penanganan Kasus Mobil Diduga Pengangsu BBM Subsidi Tuai Tanda Tanya

Sabtu, 14 November 2026 - 12:12 WIB

Perkuat Konsolidasi dan Aksi Sosial, Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal Gelar Rakorcab 2026

Jumat, 13 November 2026 - 21:42 WIB

Proyek Beton Rp 7,67 Miliar Ruas Margasari–Jedug Retak Dini dan Ditambal Sulam, Kadis PUPR Ancam Tak Nilai Pekerjaan

Kamis, 12 November 2026 - 12:14 WIB

Aroma Penyimpangan Proyek Revitalisasi SDN Cikura 1 Rp 919 Juta: Juknis Swakelola, Pelaksanaan Malah Diborongkan ke Rekanan Atas Rekomendasi Dinas

Senin, 9 November 2026 - 17:41 WIB

Proyek Irigasi ‘Siluman’ di Balapulang Disoal: Tanpa Papan Informasi, Dinding Saluran Diduga Dipasang Tanpa Pondasi

Berita Terbaru