BLORA || Portaljatengnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menerima audiensi dari warga Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, terkait proyek pembangunan Bendungan Cabean, Kamis (06/02/2025).
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Blora, warga menyampaikan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, khususnya terkait ganti rugi lahan dan akses jalan bagi masyarakat terdampak.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, menyatakan bahwa pihaknya menampung aspirasi warga dan akan berupaya mencari solusi terbaik. “Kami menerima audiensi dari warga Desa Karanganyar yang langsung dikomandani Kepala Desa. Masalah yang disampaikan antara lain terkait ganti rugi lahan yang belum clear, perubahan peta lokasi penghubung antara Dukuh Kalisoka ke Desa Karanganyar, serta dampak proyek terhadap lahan warga di sekitar embung,” ujarnya.
Menurut Mustopa, proyek ini merupakan bagian dari program nasional yang harus berjalan dengan baik tanpa merugikan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD Blora menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanahan, untuk membahas penyelesaian permasalahan yang ada.
Dalam audiensi tersebut, salah satu permasalahan utama yang dikeluhkan warga adalah keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan yang terdampak proyek. Warga berharap agar pihak berwenang segera menyelesaikan appraisal dan lelang agar pembayaran dapat segera dilakukan.
Selain itu, warga juga menuntut adanya perubahan peta akses jalan menuju Dukuh Kalisoka. Mereka khawatir jika akses jalan yang ada saat ini tidak diperbaiki, Dukuh Kalisoka akan menjadi daerah terisolasi. DPRD Blora berjanji untuk mendorong pihak terkait agar mempertimbangkan usulan ini.
“Semoga dengan hasil audiensi ini, semua masalah bisa terjawab. BBWS juga sudah menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses lelang dan appraisal, sehingga ganti rugi tanah warga bisa segera direalisasikan,” tambah Mustopa.
Kepala Desa Karanganyar, Imam, yang turut hadir dalam audiensi, menegaskan bahwa warga sangat membutuhkan kepastian terkait akses jalan. “Kami sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk BBWS dan Dinas PUPR, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami berharap dengan adanya dukungan DPRD, aspirasi kami bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Warga berharap agar DPRD Blora dapat menjadi jembatan bagi mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Cabean harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan masalah baru.
Menanggapi hal ini, DPRD Blora berjanji akan terus mengawal proses penyelesaian permasalahan proyek Bendungan Cabean agar dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait akan segera dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian masalah.
Dengan adanya audiensi ini, diharapkan komunikasi antara warga dan pemerintah semakin terbuka, sehingga proyek strategis nasional seperti Bendungan Cabean dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat setempat.
Laporan: Wawan
