MAGELANG || Portaljatengnews.com – Kepala Cabang ESDM wilayah Merapi, Irwan Edhie, menunjukkan taringnya dalam menertibkan aktivitas penambangan di wilayah yang meliputi Klaten, Boyolali, dan Magelang. Ketegasan ini diwujudkan dengan memperketat pengawasan dan tak segan menjatuhkan sanksi administratif hingga penghentian kegiatan bagi pengusaha tambang yang kedapatan melanggar aturan.
“Pengawasan kami fokuskan pada legalitas. Jika tak berizin, langsung kami perintahkan berhenti. Alat berat dan armada pengangkut pun wajib keluar dari lokasi,” ujar Irwan Edhie di kantornya, Jl. Pangeran Diponegoro, Magelang, Selasa (13/1/2026).
Selain menggencarkan pengawasan legalitas, ESDM Merapi juga responsif terhadap aduan masyarakat yang masuk melalui portal LaporGub. Meski demikian, Irwan mengakui adanya keterbatasan waktu, yakni hanya tujuh hari untuk menindaklanjuti setiap laporan.
“Kami sudah berikan imbauan terkait kepatuhan izin, termasuk jam kerja yang tertera dalam dokumen tekno ekonomi dan izin lingkungan. Jika masih melanggar, surat teguran hingga penghentian sementara akan kami berikan,” tegasnya.
Sanksi berat berupa penghentian kegiatan akan dijatuhkan kepada pengusaha tambang yang melanggar jam kerja. Untuk menekan potensi pelanggaran, ESDM Merapi menggandeng pemerintah kabupaten untuk mengusulkan regulasi jalur khusus tambang. Dengan adanya jalur khusus ini, diharapkan dapat dipasang portal yang efektif mencegah aktivitas penambangan malam hari, yang kerap menjadi modus untuk menghindari pajak dan merugikan negara.
Irwan juga mengimbau para pengusaha tambang untuk segera memasang patok batas wilayah penambangan. “Banyak yang belum memasang patok, sehingga operator alat berat kesulitan menentukan batas area yang boleh ditambang. Ini jelas merugikan negara dan termasuk tindakan pencurian. Sanksinya harus tegas!” serunya.
Tak hanya itu, ESDM Merapi juga menggandeng Polres Klaten, Boyolali, dan Magelang untuk menindak tegas kegiatan penambangan ilegal. Tim terpadu yang terdiri dari unsur TNI, Polri, kejaksaan, dan pemerintah kabupaten juga diterjunkan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi tambang yang disinyalir bermasalah.
“Kami juga mengimbau para pengusaha tambang untuk melakukan penanaman kembali setelah selesai menambang, serta taat membayar pajak,” imbuhnya.
Irwan berharap pemerintah kabupaten lebih proaktif dalam mengawasi sektor pertambangan. “Potensi bahan galian di Jawa Tengah sangat besar, namun terhambat karena regulasi di tingkat kabupaten belum mendukung,” pungkasnya.
(Vio Sari)
Editor : Heri
