BLORA || Portaljatengnews.com – Di tengah dinamika politik yang seringkali terasa jauh dari kehidupan masyarakat dasar, Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai NasDem, Yuyus Waluyo, muncul dengan profil yang berbeda. Sebagai tokoh yang memiliki latar belakang sebagai petani, ia memahami secara langsung kompleksitas permasalahan yang dihadapi desa.
Kegiatan reses yang diadakan di Desa Gempol, Kecamatan Jati, pada Jumat (27/2/2026) itu tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional, melainkan juga wadah dialog setara melalui rembug warga.
Acara yang dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Bangklean tersebut menjadi momentum untuk menyerap aspirasi secara langsung, sekaligus memastikan kebijakan daerah tidak menyisakan kelompok petani di pinggiran.
Dalam sektor pertanian, warga menyampaikan sejumlah permasalahan yang masih mendasar: ketersediaan pupuk, distribusi irigasi yang belum merata, stabilitas harga hasil panen, hingga kebutuhan akan alat dan mesin pertanian.
Selain itu, kondisi jalan usaha tani yang rusak dan infrastruktur desa lainnya juga menjadi fokus perhatian, mengingat aksesibilitas yang baik sangat penting untuk distribusi hasil pertanian dan mobilitas masyarakat.
Bagi Yuyus, pertanian bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi kehidupan keluarga desa. Ia menyoroti bahwa pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi simbolik seringkali kurang menyentuh kebutuhan riil petani. Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan pada penguatan sektor produktif desa agar para petani tidak terus berada dalam posisi yang rentan.
Tak hanya terkait ekonomi, aspirasi masyarakat juga menyentuh renovasi dan pembangunan sarana ibadah. Bagi warga desa, tempat ibadah bukan hanya lokasi untuk beribadah, melainkan juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan wadah untuk mempererat tali silaturahmi antar warga.
Yuyus menegaskan bahwa desa tidak boleh dianggap sebagai wilayah pinggiran dalam proses perencanaan pembangunan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.
Reses yang dikemas dalam format dialog terbuka memberikan kesempatan bagi warga untuk berkomunikasi langsung tanpa hambatan formalitas. Model komunikasi ini tidak hanya memperkuat hubungan antara konstituen dan wakil rakyat, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi publik dalam pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, Yuyus Waluyo menjamin bahwa setiap aspirasi yang diterima tidak akan hanya menjadi catatan belaka. Ia akan memperjuangkannya melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di lingkungan DPRD. Keberpihakan kepada petani dan warga desa, katanya, harus tercermin dalam kebijakan yang konkret, bukan sekadar janji politik.
Ia juga mengajak warga untuk terus menjaga komunikasi dan bersama-sama mengawal setiap usulan yang telah disampaikan, karena perjuangan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat adalah kerja kolektif.
Acara reses ini menjadi pengingat bahwa politik lokal seharusnya tetap berakar pada akar rumput, menyentuh sawah, jalan desa, dan kebutuhan nyata masyarakat. Dari sawah hingga parlemen, komitmen keberpihakan diuji bukan melalui retorika, melainkan konsistensi dalam memperjuangkan nasib petani dan kemajuan desa.
(Vio Sari)
Editor : Heri
