DEMAK || Portaljatengnews.com – Suasana tenang di Desa Pilang Wetan, Kecamatan Kebonagung, berubah menjadi kepanikan total. Ratusan santri dari berbagai pondok pesantren serta warga sekitar, termasuk ibu menyusui, mendadak mengalami gejala keracunan massal usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Minggu (19/04/2026).
Korban berasal dari sejumlah lembaga pendidikan Islam, di antaranya Ponpes Asnawiyah, Bustanul Qur’an, Al Ma’arif Putri, hingga Hidayatul Mubtadiin. Gejala mual, muntah, pusing, dan lemas mulai dirasakan sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi, tak lama setelah mereka menerima paket makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dempel pada Sabtu (18/04/2026).
Menu yang disajikan saat itu terlihat biasa saja: nasi goreng, telur, susu, acar, dan buah jeruk. Namun, makanan yang seharusnya menyehatkan itu justru diduga menjadi sumber malapetaka.
“Ini keracunan, Mas. Kemarin dapat MBG dari SPPG Dempel. Dari tadi malam sampai pagi banyak yang tiba-tiba mual dan muntah,” ujar salah satu warga dengan nada panik.
Jumlah korban yang mencapai ratusan membuat fasilitas kesehatan kewalahan. Polsek Kebonagung bersama tim medis langsung bergerak cepat mengevakuasi korban ke berbagai rumah sakit, mulai dari Puskesmas Kebonagung, RSU PKU Muhammadiyah Gubug, hingga RS Getas Pendowo Gubug untuk mendapatkan perawatan intensif.
Sikap Bungkam SPPG Tuai Kecaman
Di tengah situasi darurat dan duka masyarakat, sikap pihak pengelola SPPG Dempel justru menuai sorotan tajam. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi maupun tanggung jawab yang diberikan oleh pihak penyedia makanan tersebut.
Sikap diam ini memicu kemarahan publik. Pasalnya, program nasional yang menjamin kualitas dan keamanan pangan kini justru meragukan nyawa penerima manfaat.
Merespons kejadian serius ini, garis polisi telah dipasang di lokasi SPPG Dempel sebagai bagian dari proses penyidikan. Tim dari Badan Gizi Nasional juga turun langsung ke lapangan, menandakan kasus ini ditangani secara serius.
Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan distribusi makanan massal. Jika terbukti adanya kelalaian, maka ini bukan sekadar insiden, melainkan kegagalan fatal dalam menjamin keselamatan rakyat. Publik kini menuntut jawaban tegas: siapa yang akan bertanggung jawab atas musibah ini?. (Andi)
Editor : Portaljatengnews.com
