BLORA || Portaljatengnews.com – Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mendesak masuknya investasi ke Kabupaten Blora, khususnya di wilayah Kecamatan Sambong yang memiliki potensi lahan Perhutani untuk pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
“Investasi menjadi kunci menekan angka pengangguran sekaligus mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat Blora,” ujar Siswanto, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, Kecamatan Sambong strategis dikembangkan karena ditopang ketersediaan lahan dan posisinya yang dekat dengan Proyek Strategis Nasional Blok Cepu.
Namun, dorongan investasi itu juga dibarengi sorotan terhadap efektivitas kinerja DPRD. Siswanto menegaskan, kegiatan dewan seperti kunjungan kerja dan rapat tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tanpa arah yang jelas.
“Setiap kegiatan DPRD harus dibangun dengan tema strategis, tujuan terukur, serta hasil nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah persoalan mendesak yang dinilai harus jadi fokus DPRD antara lain legalitas sumur rakyat, pengelolaan sumur tua dan sumur idle, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengembangan wilayah pertambangan di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu.
Isu ketahanan pangan dan energi juga diminta masuk agenda prioritas pembahasan. “Setiap kegiatan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan memiliki output serta outcome yang jelas,” tambah Siswanto.
Ia pun meminta Sekretariat DPRD menyusun kerangka kegiatan yang lebih komprehensif agar hasil rapat maupun kunker tidak berhenti sebagai laporan administratif. Tindak lanjut hasil kegiatan harus dikawal melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Tanpa langkah lanjutan, agenda DPRD dikhawatirkan hanya menjadi rutinitas formal tanpa manfaat konkret bagi publik,” katanya.
Siswanto juga menyebut masukan masyarakat, termasuk kritik dari elemen pengawas seperti Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (MPKN), harus jadi bahan evaluasi agar kinerja DPRD lebih terukur. Ia mencontohkan capaian pengawasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang masih perlu ditingkatkan agar setara dengan daerah lain.
Dorongan investasi dan evaluasi internal ini, menurut Siswanto, menjadi penegasan bahwa pembangunan daerah tak cukup mengandalkan wacana. DPRD dituntut memastikan setiap agenda menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Blora.
Laporan: Wawan
