GROBOGAN || Portaljatengnews.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Grobogan menggelar Forum Perangkat Daerah dengan tema “Penguatan Perekonomian Daerah yang Inklusif, SDM Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Modern”. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Jembatan Peganjing bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara selaras dan sinergis. Selasa (24/2/2026).
Acara menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperakim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Grobogan.
Kepala DPUPR Kabupaten Grobogan, Ir. Een Endarto, menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017.
“Kegiatan ini bertujuan untuk efisiensi secara keseluruhan, sehingga penyusunan RKPD dapat berjalan sesuai target dan tepat waktu,” ujarnya.
Candra dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Grobogan menambahkan bahwa forum ini difokuskan untuk menajamkan program pembangunan infrastruktur daerah.
“Kita harus memprioritaskan pembangunan serta memperhalus perencanaan lokasi pembangunan di seluruh Kabupaten Grobogan,” jelasnya.
Kepala Dishub Kabupaten Grobogan, Mundakar, memaparkan sejumlah program unggulan, antara lain pengembangan sistem lalu lintas, pembangunan palang pintu kereta api, serta pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Ia juga menyoroti pembangunan Terminal Wirosari yang kerap menjadi perbincangan di media sosial karena kondisi yang belum optimal.
“Kita jadikan terminal Wirosari sebagai prioritas, mengingat sering dianggap seperti kubangan kerbau oleh masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Grobogan, Heru Dwi Cahyono, menjelaskan terkait indikator kerja utama seperti indeks kualitas lingkungan hidup.
“Salah satu fokus kita adalah melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup,” katanya.
Ia juga mengakui beberapa tantangan, antara lain sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum optimal, keterbatasan tempat pembuangan akhir (TPA), dan minimnya kesadaran terkait limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Kepala Disperakim Kabupaten Grobogan, Endang Sulistyoningsih, menyampaikan sejumlah isu strategis di sektor perumahan dan permukiman. Pihaknya juga tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang saat ini masih dalam proses di DPRD Kabupaten Grobogan.
Acara ditutup dengan pemaparan kembali oleh Ir. Een Endarto dan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta. (ttg/@w)
