KENDAL || Portaljatengnews.com – Keresahan masyarakat terhadap ancaman kerusakan ekosistem dan krisis air bersih akibat rencana eksplorasi panas bumi (PLTP) semakin meluas di kawasan Gunung Ungaran. Pada Sabtu (12/9/2026), puluhan elemen masyarakat, meliputi warga lereng gunung, pegiat sosial, advokat, LSM, serta pencinta alam, secara resmi membentuk Korwil Kabupaten Kendal Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo di Balkondes Tamanrejo, Kecamatan Limbangan, Kendal.
Langkah konsolidasi yang mencakup wilayah barat dan utara Gunung Ungaran (kawasan Boja, Singorojo, serta Limbangan/Siboli) ini menegaskan bahwa ancaman proyek panas bumi merupakan masalah keselamatan bersama yang melintasi batas wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, maupun Kota Semarang.
*Temuan Lapangan: Aktivitas Pematokan Jalur Listrik Diam-Diam di Gonoharjo*
Selain konsolidasi organisasi, Divisi Humas dan Investigasi Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo juga memaparkan hasil investigasi lapangan terbaru yang dilakukan tim teknis lapangan (Adi Yahya, Bambang, dan Slamet).
Berdasarkan kesaksian dan wawancara langsung dengan warga di kawasan Air Panas Gonoharjo, terungkap adanya aktivitas fisik yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak luar.
“Tim investigasi kami di lapangan mengonfirmasi keterangan warga Gonoharjo bahwa beberapa orang dari luar daerah telah memasang patok di sejumlah titik. Patok-patok tersebut diduga diperuntukkan bagi jaringan listrik yang direncanakan tersambung dari Gonoharjo hingga Tuntang maupun Ungaran,” ungkap perwakilan tim investigasi Aliansi.
Temuan patok jalur listrik ini menjadi bukti nyata bagi Aliansi bahwa meskipun pemerintah sempat menyampaikan wacana penundaan, aktivitas persiapan infrastruktur pendukung proyek panas bumi di lapangan justru disinyalir tetap berjalan.
*Pengalaman Daerah Lain Jadi Evaluasi, Dorong Energi Alternatif*
Ketua Aliansi Korwil Kendal, Sri Joko Triyono, menegaskan bahwa masyarakat tidak menginginkan rencana pengembangan energi justru mengorbankan ruang hidup warga. Belajar dari pengelolaan panas bumi di wilayah lain, dampak ekologis yang ditimbulkan terbukti nyata dan merugikan.
“Kita harus menyelamatkan kawasan ini. Di sejumlah daerah, kegiatan panas bumi terbukti menimbulkan persoalan serius yang berdampak langsung pada penduduk sekitar serta kerusakan ekosistem,” tegas Joko.
Joko juga mempertanyakan urgensi pengembangan panas bumi di Ungaran dan mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi energi ramah lingkungan yang tidak merusak kawasan resapan air, seperti pemanfaatan bendungan di wilayah Singorojo untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/mikrohidro), yang sekaligus bermanfaat bagi irigasi pertanian dan pariwisata daerah.
*Pernyataan Sikap Aliansi*
Merespons perkembangan di Kendal dan temuan investigasi Gonoharjo, Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Menolak Penuh Pengeboran Panas Bumi: Menuntut Pemerintah Pusat dan Daerah untuk tidak sekadar menunda, melainkan menerbitkan pembatalan total dan permanen atas rencana PLTP di Gunung Ungaran dan Telomoyo.
2. Hentikan Seluruh Aktivitas Fisik di Lapangan: Mendesak penghentian segera segala bentuk pematokan, survei, maupun persiapan jaringan listrik di kawasan Gonoharjo, Promasan, dan sekitarnya.
3. Transparansi dan Uji Publik: Meminta pemerintah membuka seluruh dokumen kajian secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, serta mengutamakan keselamatan lapisan air tanah di atas kepentingan investasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jangan Tukar Mata Air Warga dengan Mata Bor Industri! Jaga Mata Air, Selamatkan Ruang Hidup!”
(Vio Sari)
