BLORA || Portaljatengnews.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora, Selasa (28/7/2026), berlangsung dengan suasana haru. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Mustopa itu menjadi paripurna terakhir Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, sebelum memasuki masa purna tugas pada 1 Agustus 2026.
Di sela penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, seluruh fraksi DPRD menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian Komang Gede selama memimpin birokrasi Pemkab Blora.
Komang Gede tampak hadir penuh dalam rapat tersebut. Ini menjadi kali terakhir ia mengikuti paripurna dalam kapasitas sebagai Sekda.
Dalam rapat yang sama, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman menyampaikan pidato jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Bupati mengapresiasi masukan dan kritik konstruktif DPRD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Soal Pendapatan dan Belanja Daerah
Menanggapi isu pendapatan, Bupati menyebut ada respons positif dari pemerintah pusat terkait potensi peningkatan Dana Bagi Hasil. Pemkab juga akan mengoptimalkan PAD dengan memperkuat pengelolaan sektor pendapatan, termasuk rencana pemisahan organisasi pengelola pendapatan dari keuangan dan aset.
Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA 2025 tercatat Rp90,57 miliar. Rinciannya, SiLPA terikat Rp34 miliar dan SiLPA bebas Rp56 miliar. Sekitar Rp41 miliar belum teralokasi dan akan dibahas dalam perubahan anggaran dengan prioritas program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Belanja Tidak Terduga juga akan dioptimalkan untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah.
Fokus Infrastruktur, Kekeringan, dan Kesehatan
Menindaklanjuti aspirasi DPRD, Bupati meminta TAPD memasukkan 11 usulan prioritas infrastruktur ke dalam perubahan APBD dan APBD 2027.
Menghadapi musim kemarau, Bupati menyebut wilayah selatan seperti Doplang dan Randublatung sudah mulai mengalami kekeringan. BPBD, PDAM, OPD terkait, dan DPRD diminta berkoordinasi agar distribusi air bersih cepat dan tepat sasaran.
Di bidang kesehatan, Bupati menyoroti banyaknya peserta PBI-JK nonaktif akibat pemutakhiran data nasional. Ia meminta OPD mempercepat verifikasi data warga kurang mampu dan memperkuat koordinasi dengan pusat. Penerbitan SKTM juga akan diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
Pertanian Organik dan Tindak Lanjut BPK
Untuk pertanian, pengendalian hama tikus akan dimasifkan melalui perangkap, pelestarian burung hantu, hingga pengembangan pertanian organik. Pemkab menargetkan Blora menjadi kabupaten organik dengan memanfaatkan potensi pupuk dari kotoran ternak.
Bupati juga menegaskan komitmen menindaklanjuti seluruh catatan BPK, khususnya terkait pembangunan fisik, dengan meningkatkan pengawasan dan kepatuhan regulasi.
“Terima kasih atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua saran dan rekomendasi menjadi catatan penting bagi Pemkab Blora untuk terus melakukan perbaikan demi pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Rapat ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama atas 3 hal: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Raperda Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan Perubahan Propemperda Kabupaten Blora.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD, unsur Forkopimda, anggota DPRD, para Asisten Sekda, kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.
Laporan: Wawan
