BLORA || Portaljatengnews.com – Kepala Divisi Regional (Kadivre) Jawa Tengah, Asep Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung pada Rabu, (7/1/2026) sepekan lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi atas kinerja KPH Randublatung serta memberikan dukungan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.
Administratur KPH Randublatung, Hery Merkussiyanto Putro, beserta jajaran manajemen menyambut langsung kunjungan ini di tiga lokasi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), yaitu Ngliron, Temanjang, Boto, serta Tempat Pengolahan Kayu (TPK) Kalisari. Diskusi intensif dilakukan di Pos Jalur Utara BKPH Temanjang, di mana Herry menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi KPH Randublatung.
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan personel organik, terutama tenaga lapangan, yang berdampak signifikan pada pengawasan, pengamanan, dan pengendalian produksi.
Dari sekitar 16 KRPH, banyak yang belum memiliki mandor, sehingga harus mengandalkan petugas alih daya dan paruh waktu. Kondisi ini memerlukan peningkatan kompetensi serta penyesuaian tarif upah yang sesuai.
Selain itu, target tebangan yang tinggi menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, KPH Randublatung tetap berkomitmen untuk memenuhi target tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip kelestarian hutan.
Asep Dedi Mulyadi juga menyempatkan diri untuk meninjau langsung lapangan, termasuk mengunjungi Pohon Jati Denok yang merupakan jati terbesar dan tertua di dunia, serta Hutan Cagar Alam BKPH Temanjang. Dalam kunjungannya, ia menyampaikan apresiasi atas semangat seluruh jajaran KPH Randublatung yang tetap tinggi meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
“Sebagai penyumbang pendapatan terbesar di Jawa Tengah, KPH Randublatung akan mendapatkan dukungan terkait kenaikan tarif upah dan perbaikan pos keamanan yang aktif,” ujar Asep Dedi Mulyadi. Ia juga memerintahkan pembentukan tim kecil untuk menguji coba patroli menggunakan drone sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan personel.
Pada tinjauan di TPK Kalisari dan BKPH Boto, Kadivre menunjukkan antusiasme terhadap penerapan Integrated Farming System (IFS) yang menggabungkan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dalam satu kawasan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan hutan di KPH Randublatung.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan yang diperlukan bagi KPH Randublatung untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi pendapatan daerah Jawa Tengah.
Laporan: Wawan
Editor : Heri
