“Jerit” Anggota DPRD Blora: Anggaran Pokir Zonk, Usulan Masyarakat Terbengkalai

- Redaksi

Minggu, 18 Januari 2026 - 16:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi.

Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi.


BLORA || Portaljatengnews.com – Suasana di ruang kerja DPRD Kabupaten Blora terpancarkan kekesalan. Anggota dewan bahkan menjerit kesal, setelah anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dinyatakan “zonk” atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini membuat pihaknya tak mampu mengakomodir berbagai usulan pembangunan yang datang langsung dari masyarakat, akibat efisiensi anggaran pusat yang mengepras Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Blora sebesar Rp 370 miliar.

Dampak dari pemotongan anggaran tersebut sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terpaksa menghapus total anggaran Pokir DPRD. Ketua Komisi A Supardi mengaku kondisi ini membuat dewan terpojok, padahal mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap konstituennya.

Baca Juga :  Polres Blora Bersama Satgas Pangan Sidak Harga Beras, Dua Toko Modern Kedapatan Jual di Atas HET

“Potongan TKD Rp 370 milyar itu bikin kami pusing. Gak cuma OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terdampak, Dewan malah lebih ekstrem. Pokir jadi Rp 0!” ucapnya dengan nada khawatir.

Supardi menjelaskan, anggaran Pokir memiliki peran krusial untuk masyarakat. Melalui dana ini, berbagai kebutuhan yang diajukan langsung oleh warga bisa terealisasikan, mulai dari pembangunan masjid dan mushola, penyediaan alat pertanian seperti traktor, hingga pembangunan jalan dan talud.

“Ini yang kasihan ya masyarakat. Mereka kan konstituen kami, itu hak mereka lho. Sekarang malah dikepras. Mohon pengertiannya agar masyarakat tahu, efisiensi ini juga berdampak langsung ke dewan,” ujarnya yang akrab disapa Mbah Pardi.

Baca Juga :  KPH Randublatung Umumkan Hasil Seleksi Tenaga Alih Daya 2026 Bersama PT. Suma Perkasa Mandiri

Dia juga meminta maaf secara terbuka jika kondisi ini berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat, mengakui bahwa beberapa janji politik yang diharapkan warga bakal tersendat. Namun, pihaknya tidak tinggal diam menghadapi masalah ini.

Usulan-usulan masyarakat yang sebenarnya sudah banyak terkumpul sejak tahun lalu untuk anggaran 2026 akan diupayakan masuk dalam proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

“Proposal-proposal yang masuk dan sudah diprioritaskan, insyaallah bisa kami perjuangkan untuk masuk ke dalam P-APBD,” tegasnya dengan penuh tekad.

Laporan: Wawan

Editor : Heri

Berita Terkait

Diduga Depresi Sakit dan Masalah Ekonomi, Pria Lansia di Blora Nekat Gantung Diri
Perhutani Blora Raya dan Kejari Blora Teken MoU Bidang Perdata dan TUN
Rovi Tri Kuncoro Resmi Jabat Administratur KPH Randublatung, Gantikan Herry Merkussiyanto Putro
Remaja di Todanan Ditemukan Meninggal Dunia, Diduga Akhiri Hidup karena Masalah Pribadi
Viral Ditanami Pisang, Pemdes Randulawang Blora Langsung Tambal Jalan Rusak Pakai Grosok
DPRD Blora Dorong Masuknya Investasi, Soroti Efektivitas Kinerja Dewan
TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2026 Kodim 0721/Blora Resmi Dibuka, Perkuat Pemerataan Pembangunan Desa
Polsek Jepon Tangani Kasus Petani Tewas Tersengat Jebakan Tikus Beraliran Listrik di Bangsri

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 10:32 WIB

Diduga Depresi Sakit dan Masalah Ekonomi, Pria Lansia di Blora Nekat Gantung Diri

Rabu, 29 April 2026 - 12:48 WIB

Rovi Tri Kuncoro Resmi Jabat Administratur KPH Randublatung, Gantikan Herry Merkussiyanto Putro

Senin, 27 April 2026 - 18:54 WIB

Remaja di Todanan Ditemukan Meninggal Dunia, Diduga Akhiri Hidup karena Masalah Pribadi

Minggu, 26 April 2026 - 20:38 WIB

Viral Ditanami Pisang, Pemdes Randulawang Blora Langsung Tambal Jalan Rusak Pakai Grosok

Minggu, 26 April 2026 - 11:39 WIB

DPRD Blora Dorong Masuknya Investasi, Soroti Efektivitas Kinerja Dewan

Berita Terbaru

Boyolali

Keluhan Anggota KUD Musuk, Tolak Kades Aktif Jadi Ketua

Rabu, 29 Apr 2026 - 13:27 WIB