“Jerit” Anggota DPRD Blora: Anggaran Pokir Zonk, Usulan Masyarakat Terbengkalai

- Redaksi

Minggu, 18 Januari 2026 - 16:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi.

Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi.


BLORA || Portaljatengnews.com – Suasana di ruang kerja DPRD Kabupaten Blora terpancarkan kekesalan. Anggota dewan bahkan menjerit kesal, setelah anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dinyatakan “zonk” atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini membuat pihaknya tak mampu mengakomodir berbagai usulan pembangunan yang datang langsung dari masyarakat, akibat efisiensi anggaran pusat yang mengepras Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Blora sebesar Rp 370 miliar.

Dampak dari pemotongan anggaran tersebut sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terpaksa menghapus total anggaran Pokir DPRD. Ketua Komisi A Supardi mengaku kondisi ini membuat dewan terpojok, padahal mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap konstituennya.

Baca Juga :  Kodim 0721/Blora Sabet Lima Juara Karya Jurnalistik TMMD Reguler Ke-122 Tahun 2024

“Potongan TKD Rp 370 milyar itu bikin kami pusing. Gak cuma OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terdampak, Dewan malah lebih ekstrem. Pokir jadi Rp 0!” ucapnya dengan nada khawatir.

Supardi menjelaskan, anggaran Pokir memiliki peran krusial untuk masyarakat. Melalui dana ini, berbagai kebutuhan yang diajukan langsung oleh warga bisa terealisasikan, mulai dari pembangunan masjid dan mushola, penyediaan alat pertanian seperti traktor, hingga pembangunan jalan dan talud.

Baca Juga :  Satlantas Polres Blora Pasang Pita Kejut, Cegah Kecelakaan Lalu Lintas dan Aksi Balap Liar

“Ini yang kasihan ya masyarakat. Mereka kan konstituen kami, itu hak mereka lho. Sekarang malah dikepras. Mohon pengertiannya agar masyarakat tahu, efisiensi ini juga berdampak langsung ke dewan,” ujarnya yang akrab disapa Mbah Pardi.

Dia juga meminta maaf secara terbuka jika kondisi ini berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat, mengakui bahwa beberapa janji politik yang diharapkan warga bakal tersendat. Namun, pihaknya tidak tinggal diam menghadapi masalah ini.

Baca Juga :  Giat Donor Darah di Aula Kantor KPH Randublatung Rutin Diadakan Per 3 Bulan

Usulan-usulan masyarakat yang sebenarnya sudah banyak terkumpul sejak tahun lalu untuk anggaran 2026 akan diupayakan masuk dalam proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

“Proposal-proposal yang masuk dan sudah diprioritaskan, insyaallah bisa kami perjuangkan untuk masuk ke dalam P-APBD,” tegasnya dengan penuh tekad.

Laporan: Wawan

Editor : Heri

Berita Terkait

Tradisi Pedang Pora Iringi Momen Haru Pisah Sambut Dandim 0721/Blora
KPH Randublatung Ikut Kerja Bakti Bersama Forkompimcam Dalam Jum’at Bersih
KPH Randublatung Gelar Kegiatan Donor Darah dalam Rangka Bulan K3
Pelapor Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dokumen BPJS Ketenagakerjaan Kembali Diperiksa Polisi
Pelaku Pencurian Cabai Asal Bojonegoro Diamankan Polsek Jepon
Diduga Sebar Kabar Bohong Tanah Sudah Bersertifikat, Kadus Desa Sitirejo Jadi Sorotan Ahli Waris
Polisi Gandeng Ahli ITE Dalami Video Viral Kekerasan Terhadap Kucing di Blora
Tiang Bendera Oleng Sentuh Kabel PLN, Empat Orang Tersengat Listrik di Kedungtuban Blora Saat Pasang Bendera 

Berita Terkait

Selasa, 17 Februari 2026 - 05:41 WIB

Tradisi Pedang Pora Iringi Momen Haru Pisah Sambut Dandim 0721/Blora

Jumat, 13 Februari 2026 - 18:38 WIB

KPH Randublatung Ikut Kerja Bakti Bersama Forkompimcam Dalam Jum’at Bersih

Jumat, 13 Februari 2026 - 18:35 WIB

KPH Randublatung Gelar Kegiatan Donor Darah dalam Rangka Bulan K3

Jumat, 13 Februari 2026 - 09:59 WIB

Pelapor Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dokumen BPJS Ketenagakerjaan Kembali Diperiksa Polisi

Rabu, 11 Februari 2026 - 13:53 WIB

Pelaku Pencurian Cabai Asal Bojonegoro Diamankan Polsek Jepon

Berita Terbaru

Jepara

Polres Jepara Luncurkan Mobil Dapur Umum

Rabu, 18 Feb 2026 - 16:40 WIB