“Jerit” Anggota DPRD Blora: Anggaran Pokir Zonk, Usulan Masyarakat Terbengkalai

- Redaksi

Minggu, 18 Januari 2026 - 16:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi.

Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi.


BLORA || Portaljatengnews.com – Suasana di ruang kerja DPRD Kabupaten Blora terpancarkan kekesalan. Anggota dewan bahkan menjerit kesal, setelah anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dinyatakan “zonk” atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini membuat pihaknya tak mampu mengakomodir berbagai usulan pembangunan yang datang langsung dari masyarakat, akibat efisiensi anggaran pusat yang mengepras Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Blora sebesar Rp 370 miliar.

Dampak dari pemotongan anggaran tersebut sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terpaksa menghapus total anggaran Pokir DPRD. Ketua Komisi A Supardi mengaku kondisi ini membuat dewan terpojok, padahal mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap konstituennya.

Baca Juga :  Petani Desa Getas Blora Bersitegang dengan Pihak UGM

“Potongan TKD Rp 370 milyar itu bikin kami pusing. Gak cuma OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terdampak, Dewan malah lebih ekstrem. Pokir jadi Rp 0!” ucapnya dengan nada khawatir.

Supardi menjelaskan, anggaran Pokir memiliki peran krusial untuk masyarakat. Melalui dana ini, berbagai kebutuhan yang diajukan langsung oleh warga bisa terealisasikan, mulai dari pembangunan masjid dan mushola, penyediaan alat pertanian seperti traktor, hingga pembangunan jalan dan talud.

“Ini yang kasihan ya masyarakat. Mereka kan konstituen kami, itu hak mereka lho. Sekarang malah dikepras. Mohon pengertiannya agar masyarakat tahu, efisiensi ini juga berdampak langsung ke dewan,” ujarnya yang akrab disapa Mbah Pardi.

Baca Juga :  Perhutani KPH Randublatung dan Forkopimcam Banjarejo Perkuat Sinergi Cegah Karhutla

Dia juga meminta maaf secara terbuka jika kondisi ini berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat, mengakui bahwa beberapa janji politik yang diharapkan warga bakal tersendat. Namun, pihaknya tidak tinggal diam menghadapi masalah ini.

Usulan-usulan masyarakat yang sebenarnya sudah banyak terkumpul sejak tahun lalu untuk anggaran 2026 akan diupayakan masuk dalam proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

“Proposal-proposal yang masuk dan sudah diprioritaskan, insyaallah bisa kami perjuangkan untuk masuk ke dalam P-APBD,” tegasnya dengan penuh tekad.

Laporan: Wawan

Editor : Heri

Berita Terkait

Revitalisasi Sarpras Sekolah Ciptakan Lingkungan Belajar Aman dan Berkualitas
Perhutani KPH Randublatung dan Forkopimcam Banjarejo Perkuat Sinergi Cegah Karhutla
Jalan Singget – Cepu Blora Dibeton dan Diaspal, Proyek Rp28,7 Miliar Ditarget Rampung Desember 2026
DPRD Blora Gelar Paripurna, Bupati Arief Rohman Sampaikan Raperda APBD 2027
Setetes Darah, Sejuta Harapan: KPH Randublatung Rutin Gelar Donor Darah
Perhutani KPH Randublatung Dukung Percepatan Listrik Desa di Blora
Komitmen Berantas Narkoba, Polres Blora Ringkus 8 Tersangka dari 5 Kasus Selama Agustus–September 2026
Cegah Banjir, Kecamatan Randublatung Bersihkan Tumpukan Sampah di Sungai Jembatan Sawahan

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 18:14 WIB

Revitalisasi Sarpras Sekolah Ciptakan Lingkungan Belajar Aman dan Berkualitas

Jumat, 16 Oktober 2026 - 12:21 WIB

Perhutani KPH Randublatung dan Forkopimcam Banjarejo Perkuat Sinergi Cegah Karhutla

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:29 WIB

Jalan Singget – Cepu Blora Dibeton dan Diaspal, Proyek Rp28,7 Miliar Ditarget Rampung Desember 2026

Jumat, 9 Oktober 2026 - 07:30 WIB

DPRD Blora Gelar Paripurna, Bupati Arief Rohman Sampaikan Raperda APBD 2027

Kamis, 8 Oktober 2026 - 10:55 WIB

Setetes Darah, Sejuta Harapan: KPH Randublatung Rutin Gelar Donor Darah

Berita Terbaru