“Jerit” Anggota DPRD Blora: Anggaran Pokir Zonk, Usulan Masyarakat Terbengkalai

- Redaksi

Minggu, 18 Januari 2026 - 16:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi.

Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi.


BLORA || Portaljatengnews.com – Suasana di ruang kerja DPRD Kabupaten Blora terpancarkan kekesalan. Anggota dewan bahkan menjerit kesal, setelah anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dinyatakan “zonk” atau tidak ada sama sekali. Kondisi ini membuat pihaknya tak mampu mengakomodir berbagai usulan pembangunan yang datang langsung dari masyarakat, akibat efisiensi anggaran pusat yang mengepras Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Blora sebesar Rp 370 miliar.

Dampak dari pemotongan anggaran tersebut sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terpaksa menghapus total anggaran Pokir DPRD. Ketua Komisi A Supardi mengaku kondisi ini membuat dewan terpojok, padahal mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap konstituennya.

Baca Juga :  Sertijab Pejabat Utama dan Kenaikan Pangkat 65 Personel, Kapolres Blora: Tingkatkan Dedikasi dan Pelayanan

“Potongan TKD Rp 370 milyar itu bikin kami pusing. Gak cuma OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terdampak, Dewan malah lebih ekstrem. Pokir jadi Rp 0!” ucapnya dengan nada khawatir.

Supardi menjelaskan, anggaran Pokir memiliki peran krusial untuk masyarakat. Melalui dana ini, berbagai kebutuhan yang diajukan langsung oleh warga bisa terealisasikan, mulai dari pembangunan masjid dan mushola, penyediaan alat pertanian seperti traktor, hingga pembangunan jalan dan talud.

Baca Juga :  Seorang Nenek Ditemukan Meninggal di Kamarnya, Polisi Dalami Penyebabnya

“Ini yang kasihan ya masyarakat. Mereka kan konstituen kami, itu hak mereka lho. Sekarang malah dikepras. Mohon pengertiannya agar masyarakat tahu, efisiensi ini juga berdampak langsung ke dewan,” ujarnya yang akrab disapa Mbah Pardi.

Dia juga meminta maaf secara terbuka jika kondisi ini berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat, mengakui bahwa beberapa janji politik yang diharapkan warga bakal tersendat. Namun, pihaknya tidak tinggal diam menghadapi masalah ini.

Baca Juga :  Wagub Jateng Berikan Bantuan dan Dukungan Moral Korban Kebakaran Sumur Minyak di Blora

Usulan-usulan masyarakat yang sebenarnya sudah banyak terkumpul sejak tahun lalu untuk anggaran 2026 akan diupayakan masuk dalam proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

“Proposal-proposal yang masuk dan sudah diprioritaskan, insyaallah bisa kami perjuangkan untuk masuk ke dalam P-APBD,” tegasnya dengan penuh tekad.

Laporan: Wawan

Editor : Heri

Berita Terkait

Reses Yuyus Waluyo: Politik Lokal yang Berakar pada Kebutuhan Masyarakat
Kasus Dugaan Pungli Dan Pemerasan BPJS Ketenagakerjaan di Blora Memanas, Pelapor Penuhi Panggilan Polisi
Polisi Terus Perdalam Kasus Dugaan Pungli dan Pemerasan BPJS Ketenagakerjaan yang Libatkan Perangkat Desa Plosorejo Randublatung Blora
Satgas Pangan Polres Blora Sidak Dua Pasar Besar, Pantau Harga Bahan Pokok
Perangkat Desa Plosorejo diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pungli Dan Pemerasan BPJS Ketenagakerjaan
Tradisi Pedang Pora Iringi Momen Haru Pisah Sambut Dandim 0721/Blora
KPH Randublatung Ikut Kerja Bakti Bersama Forkompimcam Dalam Jum’at Bersih
KPH Randublatung Gelar Kegiatan Donor Darah dalam Rangka Bulan K3

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 20:32 WIB

Reses Yuyus Waluyo: Politik Lokal yang Berakar pada Kebutuhan Masyarakat

Jumat, 27 Februari 2026 - 16:53 WIB

Kasus Dugaan Pungli Dan Pemerasan BPJS Ketenagakerjaan di Blora Memanas, Pelapor Penuhi Panggilan Polisi

Jumat, 27 Februari 2026 - 08:50 WIB

Polisi Terus Perdalam Kasus Dugaan Pungli dan Pemerasan BPJS Ketenagakerjaan yang Libatkan Perangkat Desa Plosorejo Randublatung Blora

Rabu, 25 Februari 2026 - 14:48 WIB

Satgas Pangan Polres Blora Sidak Dua Pasar Besar, Pantau Harga Bahan Pokok

Minggu, 22 Februari 2026 - 12:53 WIB

Perangkat Desa Plosorejo diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pungli Dan Pemerasan BPJS Ketenagakerjaan

Berita Terbaru