Hak KPM di Bukateja Tegal Dipangkas, Diduga Demi Akomodasi Warga Miskin Non Data

- Redaksi

Rabu, 1 Juli 2026 - 14:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar: Ilustrasi

Gambar: Ilustrasi


TEGAL || Portaljatengnews.com – Polemik penyaluran Bantuan Pangan Nasional di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, memasuki babak baru. Penyaluran bantuan yang sempat menuai protes dari sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akibat pengurangan paket kini diwarnai perbedaan keterangan di internal Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

​Berdasarkan ketentuan resmi, setiap KPM seharusnya menerima paket bantuan utuh berupa dua karung beras (masing-masing 10 kilogram) dan empat liter minyak goreng merek MinyaKita. Namun pada realisasinya, sejumlah warga mengeluhkan paket tersebut tidak diterima secara utuh.
​Juminah, salah satu KPM resmi, menyatakan kekecewaannya.

“Kami sudah terdaftar sebagai penerima resmi, tetapi bantuan yang kami terima justru berkurang. Kalau memang ingin berbagi, seharusnya pemerintah menambah kuota, bukan mengurangi hak kami,” ujarnya.

​Klarifikasi Kades: Demi Keadilan Sosial bagi Warga Non-Desil

​Merespons polemik yang bergulir, Kepala Desa Bukateja memberikan klarifikasi resmi melalui pesan singkat WhatsApp. Kades menegaskan bahwa kebijakan yang diambil bukan semata-mata didasari alasan “pemerataan” biasa, melainkan demi mengakomodasi warga lain yang kondisinya sama-sama memprihatinkan namun tereliminasi oleh sistem bentukan pusat.

Baca Juga :  Hak Jawab dan Tanggapan Kepala DPUPR Tegal: Klaim Tanggung Jawab Kontraktor, Teknis Diserahkan ke Kabid

​”Mohon konfirmasi, kalau untuk kami judulnya bukan pemerataan. Tetapi untuk warga masyarakat kami yang sama-sama kekurangan, tapi secara aturan pemerintah tidak masuk di desilnya (data kemiskinan). Padahal secara kemampuan, ekonomi mereka bahkan hampir setara dengan penduduk miskin (penerima), tapi tidak dapat bantuan,” ungkap Kades Bukateja memberikan pembelaan.

​Menurut pihak Pemdes, kebijakan ini diambil sebagai diskresi moral di lapangan untuk menjembatani ketimpangan data pusat yang dinilai belum sepenuhnya potret riil kemiskinan di desa mereka.

​Sekdes Ralat Pernyataan di Depan Media: Sebut Musdes Pemerataan “Tidak Benar”

​Menariknya, dinamika di internal Pemdes Bukateja justru memanas setelah Sekretaris Desa, Ibnu Azis, memberikan pernyataan mengejutkan di hadapan awak media pada Senin (29/6/2026).

​Ibnu Azis meralat informasi awal dan secara terbuka mengakui bahwa klaim mengenai pembagian bansos yang dimusyawarahkan di tingkat desa (Musdes) demi pemerataan adalah informasi yang keliru.

​”Terkait pembagian bansos yang di-Musdes-kan untuk pemerataan itu enggak bener,” ujar Ibnu Azis tegas di depan para jurnalis, Senin (29/6/2026).

Baca Juga :  Proyek Revitalisasi SMPN 3 Adiwerna Rp739 Juta Abaikan K3, Petugas Keamanan Justru Batasi Jurnalis

​Pernyataan Sekdes ini langsung memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Jika pemotongan tersebut diakui tidak melalui mekanisme Musdes resmi seperti yang sempat diembuskan, maka dasar hukum pengalihan sebagian hak KPM tersebut kini menjadi semakin tidak jelas dan rawan menyalahi aturan.

​Tabrak Regulasi BNBA

​Secara hukum dan regulasi, penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan berdasarkan data By Name By Address (BNBA) bersifat mutlak dan mengikat.

Bantuan harus diserahkan utuh sesuai jumlah dan nama yang terdaftar di kementerian, tanpa boleh dikurangi satu gram atau satu liter pun oleh pihak manapun di tingkat daerah.
​Perubahan mekanisme maupun sasaran penerima harus menempuh jalur birokrasi resmi dari kementerian terkait, bukan melalui kebijakan mandiri di tingkat desa.

​Hingga saat ini, warga tetap mendesak Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam demi meluruskan simpang siur informasi ini, sekaligus memastikan hak-hak konstitusional warga miskin yang terdaftar resmi tetap terpenuhi secara utuh.

Laporan: Bambang Amin

Editor : Heri

Berita Terkait

Dilepas Usai “Damai” di Polsek Lebaksiu, Penanganan Kasus Mobil Diduga Pengangsu BBM Subsidi Tuai Tanda Tanya
Perkuat Konsolidasi dan Aksi Sosial, Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal Gelar Rakorcab 2026
Proyek Beton Rp 7,67 Miliar Ruas Margasari–Jedug Retak Dini dan Ditambal Sulam, Kadis PUPR Ancam Tak Nilai Pekerjaan
Aroma Penyimpangan Proyek Revitalisasi SDN Cikura 1 Rp 919 Juta: Juknis Swakelola, Pelaksanaan Malah Diborongkan ke Rekanan Atas Rekomendasi Dinas
Proyek Irigasi ‘Siluman’ di Balapulang Disoal: Tanpa Papan Informasi, Dinding Saluran Diduga Dipasang Tanpa Pondasi
Runtuhnya Dalih “Sesuai RAB”: Kadisporapar Tegal Akui Kesalahan Teknis Proyek Kolam Renang GOR Trisanja
Proyek Jalan Rp 920 juta Retak, DPUPR Tegal Pilih Jalan Kompromi, Beton Retak Struktur Tidak Dibongkar, Hanya Dipotong Anggarannya
Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal Dilaporkan ke Kejaksaan: Dugaan Monopoli Buku, Tur Wisata Berbau Nepotisme, hingga Proyek Revitalisasi

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:45 WIB

Dilepas Usai “Damai” di Polsek Lebaksiu, Penanganan Kasus Mobil Diduga Pengangsu BBM Subsidi Tuai Tanda Tanya

Sabtu, 14 November 2026 - 12:12 WIB

Perkuat Konsolidasi dan Aksi Sosial, Pemuda Pancasila Kabupaten Tegal Gelar Rakorcab 2026

Jumat, 13 November 2026 - 21:42 WIB

Proyek Beton Rp 7,67 Miliar Ruas Margasari–Jedug Retak Dini dan Ditambal Sulam, Kadis PUPR Ancam Tak Nilai Pekerjaan

Kamis, 12 November 2026 - 12:14 WIB

Aroma Penyimpangan Proyek Revitalisasi SDN Cikura 1 Rp 919 Juta: Juknis Swakelola, Pelaksanaan Malah Diborongkan ke Rekanan Atas Rekomendasi Dinas

Senin, 9 November 2026 - 17:41 WIB

Proyek Irigasi ‘Siluman’ di Balapulang Disoal: Tanpa Papan Informasi, Dinding Saluran Diduga Dipasang Tanpa Pondasi

Berita Terbaru